SATYABERITA – Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno siap berjalan efektif setelah mengikuti retret yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di Magelang, Jawa Tengah.
Berakhirnya kegiatan itu menandakan bahwa para kepala daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, akan mulai menjalankan tugas dan fungsi pokok mereka dalam mengelola pemerintahan.
Sebagai kepala daerah, Gubernur Pramono Anung akan dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Bupati, Walikota, kepala dinas dan kepala badan.
Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki lebih dari 20 dinas yang harus dikelola, ditambah dengan posisi pejabat eselon setingkat camat dan lurah yang juga memainkan peran strategis dalam pemerintahan.
Terkait dengan pengisian jabatan-jabatan strategis tersebut, Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan Gubernur Pramono untuk berhati-hati dalam memilih calon ASN yang akan menduduki posisi-posisi tersebut.
GKJ menyoroti adanya manuver dari beberapa calon pejabat yang berusaha memperebutkan posisi-posisi strategis ini dengan cara yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Ketua GKJ Adjie Rimbawan, mengungkapkan bahwa sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, adanya potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat.
Adjie menjelaskan bahwa para calon pejabat seringkali membentuk kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi keputusan gubernur dalam memilih pejabat.
"Mereka biasanya membentuk kelompok di luar pemerintahan yang bukan ASN. Kelompok ini sering kali mengeluarkan anggaran untuk membentuk opini terkait kinerja pejabat yang sedang menjabat," ujar Adjie kepada Satyaberita, Kamis (27/2/2025) malam.
Adjie juga menambahkan bahwa dalam proses seleksi pejabat, baik pejabat yang masih menjabat maupun calon pejabat baru, seringkali bersaing dengan menunjukkan kinerja mereka di depan gubernur.
Menurut Adjie, para pejabat yang berkaitan dengan anggaran cenderung lebih aktif dalam menunjukkan prestasi mereka, mengingat kontrol terhadap anggaran menjadi sangat vital dalam perebutan posisi strategis.
"Biasanya, mereka yang sudah nyaman dengan posisinya akan melakukan berbagai cara agar gubernur tertarik, termasuk dengan menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan," jelas Adjie.
Selain itu, Adjie menyebut bahwa terkadang muncul isu-isu seperti spekulasi tentang perombakan jabatan atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu. Hal ini bisa menciptakan kegaduhan yang merugikan pemerintahan.
Oleh karena itu, GKJ mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pergerakan pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan ambisi berlebihan untuk mengejar posisi tertentu. Adjie menegaskan bahwa hal tersebut hanya akan menggangu stabilitas pemerintahan.
"Ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena bisa berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan. Biarkan saja gubernur memilih pejabat berdasarkan aturan dan masukan yang benar-benar objektif," tutup Adjie.
GKJ juga berharap agar para calon pejabat tetap sportif dan tidak menciptakan kegaduhan yang bisa mengganggu proses pengambilan keputusan gubernur. Masyarakat pun diminta untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Pramono dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. (pot)
Komentar0