Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto Emik, atau yang akrab disapa SGY, menilai penghapusan anggaran ini sebagai tindakan yang tidak layak dan merugikan, mengingat pentingnya penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan perintis kemerdekaan.
"Saya menilai bahwa isu ini sangat krusial karena menyangkut penghormatan terhadap perjuangan, pengorbanan, dan tumpah darah para pahlawan serta perintis kemerdekaan yang telah berjuang demi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk segera merespons hal ini," ujar SGY dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).
Menurut Dinas Sosial, penghapusan alokasi anggaran tersebut dilakukan untuk optimalisasi kebijakan keuangan daerah guna menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta. Namun, SGY menganggap kebijakan ini tidak bisa diterima dan harus segera mendapatkan respons dari masyarakat Jakarta.
“Jika surat dari Dinsos Pemprov DKI Jakarta ini benar adanya, maka hal ini perlu mendapat respons cepat dari berbagai pihak, terutama masyarakat Jakarta,” tegasnya.
SGY juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam mengatasi kebijakan ini. Sebagai pendiri Partai Gerindra, SGY meminta agar Gerindra segera meminta klarifikasi terkait penghapusan anggaran tersebut.
“Partai Gerindra harus segera mengambil sikap tegas. Gerindra harus segera meminta klarifikasi terkait kebenaran surat tersebut. Jika surat itu benar, maka Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta harus meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan keputusan ini,” lanjutnya.
Tak hanya Gerindra, SGY juga mengimbau fraksi-fraksi partai lainnya seperti PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, dan lainnya untuk melakukan hal serupa. Ia menekankan agar seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta segera menekan Pemprov DKI Jakarta untuk tetap mengalokasikan anggaran penghargaan bagi keluarga pahlawan.
“Semua fraksi di DPRD DKI Jakarta harus segera menekan Pemprov DKI Jakarta agar tetap mengalokasikan anggaran penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan,” kata SGY.
SGY juga menyoroti anggaran APBD DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp91,34 triliun pada tahun 2025. Ia merasa sangat tidak wajar jika anggaran untuk penghargaan keluarga pahlawan dihapuskan di tengah besarnya anggaran tersebut.
“Ini adalah bentuk penghormatan yang sangat penting bagi para pejuang dan perintis kemerdekaan kita. Tidak seharusnya anggaran untuk penghargaan ini dihapuskan begitu saja,” tegasnya. (pot)
Komentar0