TpOlTfrpTSY5BUO8BSd8Tfr0Gi==

DPP LIRA Desak Presiden Prabowo Tunda Kenaikan PPN 12 Persen Demi Rakyat

     Foto: Presiden LIRA, Andi Syafrani, SH

SATYABERITA – Dewan Pengurus Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai 2025. Kebijakan ini, menurut LIRA, akan menambah beban rakyat kecil yang saat ini tengah berjuang menghadapi kesulitan ekonomi.

Presiden DPP LIRA, Andi Syafrani, menyoroti bahwa meskipun kebijakan ini telah dirancang secara bertahap, situasi ekonomi yang stagnan dan konsumsi publik yang melemah menjadikan kenaikan pajak sebagai langkah yang tidak tepat saat ini.

“Rakyat berada dalam tekanan ekonomi yang serius. Kenaikan PPN hanya akan memperberat hidup mereka, terutama masyarakat bawah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Andi dalam keterangannya. (24/12).

LIRA memberikan beberapa poin penting sebagai dasar permintaan penundaan kenaikan PPN:
1. Kondisi Ekonomi yang Belum Stabil
Penurunan konsumsi publik menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Peningkatan pajak hanya akan memperburuk situasi ini.

2. Ketimpangan Gaya Hidup Pejabat
LIRA menyoroti adanya ketimpangan mencolok antara gaya hidup pejabat dan kesulitan ekonomi rakyat. “Pemangkasan fasilitas pejabat yang tidak relevan harus menjadi prioritas efisiensi anggaran,” tegas Andi.

3. Maraknya Korupsi Pejabat
Korupsi yang terus terjadi telah meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan pajak. LIRA meminta Presiden untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas korupsi.

4. Krisis Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
Kegagalan pemerintah menunjukkan keberpihakan pada rakyat menyebabkan munculnya penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak.

5. Kebutuhan Reformasi dalam Pengelolaan Anggaran
LIRA menilai bahwa sebelum menaikkan pajak, pemerintah harus memastikan pengelolaan anggaran yang efisien, adil, dan berpihak kepada rakyat.

Andi Syafrani juga menyebut bahwa isu ini telah berkembang menjadi isu populis yang menunjukkan keresahan rakyat terhadap kesenjangan antara pejabat dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus lebih memprioritaskan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penghematan anggaran pejabat sebelum memberlakukan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Tunda kenaikan PPN dan prioritaskan kebijakan yang meringankan beban rakyat. Kepercayaan publik harus dibangun dengan langkah nyata, bukan dengan menambah tekanan pada kehidupan mereka,” ujar Andi.

Dengan kondisi ekonomi yang masih berat, LIRA berharap Presiden Prabowo dapat mengambil langkah bijak untuk menunda kenaikan PPN dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesejahteraan rakyat.(AR)

Komentar0

Type above and press Enter to search.