Tujuh pejabat yang dilantik,di antaranya : Saefulloh Hidayat dari jabatan lama sebagai Inspektur Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.
Dhani Sukma dari jabatan lama sebagai Walikota Administrasi Jakarta Pusat menempati jabatan baru sebagai Inspektur Pemprov DKI Jakarta menggantikan Syaefulloh Hidayat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Arifin dilantik menjadi Walikota Jakarta Pusat menggantikan Dhani Sukma.
Satriadi Gunawan dari Jabatan lama Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pemprov DKI Jakarta mengisi jabatan baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Chaidir dari jabatan lama sebagai Wakil Walikota Jakarta Pusat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Walikota Jakarta Timur M Anwar dilantik menjadi Asisten Deputi Bidang Pengendalian Penduduk. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Sugih Ilman menjadi Asisten Deputi Bidang Industri dan Perdagangan.
Dengan pelantikan tujuh pejabat ini sekaligus menimbulkan atau melahirkan empat jabatan kosong yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemprov DKI Jakarta, Walikota Administrasi Jakarta Timur, Wakil Walikota Administrasi Jakarta Pusat dan jabatan Kepala Biro Umum Setda DKI Jakarta. Empat jabatan kosong tidak langsung diisi pejabat definitif.
dengan adanya empat jabatan kosong ini akibatnya menambah deretan panjang jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jabatan kosong ini ada yang sudah tahunan tidak diisi.
Semakin banyak Jabatan kosong yang sudah lama tidak terisi, antara lain: Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Pemprov DKI Jakarta dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Sementara itu, jabatan yang belum lama ini kosong, meliputi: Biro Kepala Daerah, Wakil Walikota Administrasi Selatan. Banyak jabatan kosong yang sudah tahunan tidak diisi ini telah menjadi pembicaraan di kalangan pegawai DKI Jakarta.
Banyak beberapa pejabat harus merangkap jabatan sampai tahunan seakan tidak ada pegawai lain lagi di Pemprov DKI Jakarta yang mampu. Jabatan kosong dan harus dirangkap ini pun, tidak sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tetapi sudah tahunan dan diisi dengan pelaksana tugas (Plt) yang dirangkap pejabat tertentu. (I-oNe)
Komentar0