SATYABERITA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono didesak untuk memecat direksi Transjakarta, permintaan itu buntut dari ada dugaan ketidak adilan dalam pembagian kuota Jaklingko.
Desakan itu disampaikan sejumlah operator Program Jaklingko yang tergabung dalam Komunikasi Laskar Biru (FKLB), melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2024).
“Pak Pj Gubernur, tolong turunkan direksi Transjakarta,” tulis pendemo dalam spanduk yang dibentangkan di depan Balai Kota Jakarta.
Menurut koordinator lapangan aksi demonstrasi Jaklingko, Fahrul Fatah, ada beberapa hal yang mereka tuntut seperti transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil, menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI.
Selain itu kata Fahrul, pihaknya juga meminta supaya mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko,” kata Fahrul.
Aksi demonstrasi itu diikuti oleh pengurus serta anggota koperasi serta pramudi. Operator yang tergabung dalam FLKB ini Antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, PT. Kencana Sakti Transport.
Terpisah, Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph mengatakan dari 94 rute mikrotrans, 65 rute beroperasi dengan normal. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas tidak beroperasinya 29 rute layanan Mikrotrans atas inisiatif operator Mikrotrans.
Joseph memastikan, pelanggan tetap bisa beraktivitas dengan layanan Transjakarta baik BRT, non BRT, maupun rute mikrotrans yang beroperasi.
Komentar0